Selamat Datang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, Kami siap melayani Anda...

Unit Penanggulangan Gratifikasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar email :upgkkpdenpasar@yahoo.com

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kunjungan Kerja Bapak Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI ke KKP Kelas I Denpasar

Kunjungan kerja Bapak Direktur Jenderal P2P dr. Anung Sugihantono, M.Kes ke KKP Kelas I Denpasar, 1 Maret 2018

Pengendalian Vektor

Kegiatan pengendalian Vektor di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar

Salam CERDIK dari Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar

Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress

Senin, 23 September 2019

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT AGUSTUS 2019



TERHADAP PELAYANAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR
BULAN AGUSTUS 2019

Kegiatan survey kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar secara bertahap konsisten berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayananpublik dan sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan
Survey kepuasan masyarakat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dilaksanakan dengan metode survey elektronik. Adapun cara pelaksanaan survey tersebut adalah bagi masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan publik dapat mengisi survey elektronik pada monitor yang disediakan di ruang pelayanan. Pada bulan Agustus 2019, jumlah responden yang mengisi survey sebanyak 96 orang dengan hasil79 orang (82%) menjawab sangat baik, 8 orang (8%) menjawab cukup dan 9 orang (10%) menjawab tidak baik.



Selasa, 13 Agustus 2019

SOSIALISASI WHISTLE-BLOWING SYSTEM (WBS)


SOSIALISASI WHISTLE-BLOWING SYSTEM (WBS)

Apa itu WBS?
Permenkes 29 Tahun 2014
WBS merupakan bagian dari sistem penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu (Dumasdu) yang telah ada, yang  memfokuskan pada penanganan pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

SE MenPAN dan RB Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012
Mekanisme penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan atau orang lain yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan .

Apa Dasar Hukum WBS?

1.      Instruksi  Presiden RI No 7 tahun 2015 tentang  Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2.      Peraturan Menkes RI No 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Peraturan(whistle Blowing System)
3.      Nota Kesepakatan Kementerian Kesehatan  dan LPSK

Apa saja yang Perlu Dilaporkan Via  WBS?

1.      Penyimpangan  atau dugaan Tindak Pidana  Korupsi
2.      Jelaskan dimana, kapan kasus tersebut terjadi
3.      Sebutkan Siapa pejabat/pegawai yang melakukan atau terlibat
4.      Ceritakan bagaimana cara perbuatan tersebut  terjadi
5.      Lampirkan  bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung /menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Bagaimana Penanganan Pelaporan?

1.      Diterima laporan  oleh tim khusus
2.      Menilai dan menyeleksi laporan
3.      Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4.      Menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapat tekanan atau perlakuan ancaman dari terlapor;
5.      Melakukan komunikasi dengan pelapor;
6.      Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran.



Adakah Perlindungan Bagi  Pelapor?

Sesuai nota kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan LPSK
Bentuk Perlindungan:
1.      Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
2.      Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
3.      Perlindungan terhadap harta pelapor;
4.      Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor; dan/atau
5.      Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat
6.      Pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Penghargaan dan Sanksi

·         ASN yang berjasa mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi dan bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi tersebut, mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan RI;
·         Pelaporan bersifat fitnah atau laporan palsu  mendapatkan sanksi.

Bila menemukan atau mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungan KKP Kelas I Denpasar segera melaporkan ke Tim WBS (SK tim WBS) atau dapat melaporkan disini.

Tim Pokja Penguatan dan Pengawasan
KKP Kelas I Denpasar

Rabu, 31 Juli 2019

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif dan terbebas dari adanya Benturan Kepentingan.
Untuk itu KKP KELAS I DENPASAR telah menetapkan tim penanganan benturan kepentingan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Nomor : HK.01.07/1/1336/2019 tentang Susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar. Diharapkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan tersebut, secara khusus akan mendukung kelancaran dan keseragaman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP Kelas I Denpasar.
Untuk memahami lebih jauh mengenai benturan kepentingan, pada edisi kali ini akan kita bahas bersama apa dan bagaimana benturan kepentingan itu.

Pengertian Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tdak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Bentuk- bentuk Benturan Kepentingan
Beberapa bentuk benturan kepentingan antara lain dapat dikenali sebagai berikut :
  1. Menerima gratifikasi atau pemberiaan/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
  2. Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
  3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
  5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
  6. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum;
  7. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa;
  8. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;
  9. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif;
  10. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya;
  11. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
  12. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
  13. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
  14. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
  15. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
Sumber Benturan Kepentingan
Berbagai hal bisa menjadi sumber benturan kepentingan antara lain:
  1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
  2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan;
  3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
  4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
  5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
  6. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
Pencegahan
Mengenai penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa prinsip dasar:
  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai di lingkungan KKP Kelas I Denpasar  diwajibkan:
    1. Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku;
    2. Mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, tranparansi dan tanggung jawab;
    3. Tidak memasukan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
    4. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
    5. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
  2. Setiap pegawai di lingkungan KKP Kelas I Denpasar harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
  3. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai di lingkungan KKP Kelas I Denpasar diwajibkan:
    1. Mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;
    2. Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait;
    3. Mengundurkan diri dari penugasan terkait.
  4. Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.
Keberhasilan
Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan tentu tidak mudah untuk diwujudkan, untuk itu diperlukan:
  1. Komitmen dan keteladanan dari seluruh pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.
  2. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
    1. Hubungan afiliasi;
    2. Gratifikasi;
    3. Pekerjaan tambahan atau sampingan;
    4. Informasi orang dalam;
    5. Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
    6. Tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
    7. Kedudukan di organisasi lain;
    8. Intervensi pada jabatan sebelumnya;
    9. Perangkapan jabatan.
  3. harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan, dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.
  4. Pemantauan dan evaluasi; dan
  5. Sanksi.
Apabila pegawai KKP Kelas I Denpasar menemukan indikasi benturan kepentingan maupun merasa ada benturan kepentingan, dapat mengisi surat laporan disini . laporan tersebut dapat dilaporkan kepada tim benturan KKP KELAS I DENPASAR. (SK Tim)

Pokja Penguatan dan Pengembangan